Koordinasi Dinas PTPH dan BRMP Riau Perkuat Sinergi Dukung Swasembada Pangan
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Pangan, dan Hortikultura (PTPH) pada Kamis (19/2/2026) di Ruang Kepala BRMP Riau. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan program serta langkah strategis dalam mendukung percepatan Swasembada Pangan di Provinsi Riau.
Koordinasi dihadiri oleh Kepala BRMP Riau (Agus Wahaya Anggara), Pertanian Kabid Tanaman Pangan (Wisnu Handana) dan Zulfahmi, Serta Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi (Taufik Hidayat), dan Ketua Tim Kerja Pendampingan Wilayah (Dwi Sisriyenni, dan Viona Zulfia).
Salah satu agenda utama adalah evaluasi kinerja Brigade Pangan (BP) Tahun 2024. Sebanyak 18 Brigade Pangan yang tersebar di lima kabupaten, yakni Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Rokan Hilir, telah menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara lengkap. Namun demikian, peningkatan Indeks Pertanaman (IP) belum tercapai sesuai target. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya keterbatasan ketersediaan benih serta faktor waktu pelaksanaan pertanaman yang bertepatan dengan bulan puasa.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas belum terbitnya Surat Keputusan (SK) Swasembada Pangan terbaru dari Menteri Pertanian yang melibatkan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati/walikota hingga unsur TNI dan Polri. SK tersebut dinilai penting sebagai dasar dukungan penganggaran dan penguatan target Sasaran Swasembada Pangan (SSP) di daerah. Terkait mekanisme Calon Petani/Calon Lahan (CPCL) bantuan pemerintah, BRMP Provinsi Riau hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan. Untuk sementara, mekanisme CPCL dapat dilaksanakan oleh dinas seperti pada tahun sebelumnya. Selain itu, rapat juga menyoroti kejelasan penanggung jawab pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) harian, guna memastikan akurasi dan konsistensi data dalam mendukung capaian target nasional.
Upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam pengolahan tanah turut menjadi perhatian. Informasi mengenai teknik pengolahan tanah yang dimulai saat panen dengan kondisi lahan masih banyak air, serta penempatan persemaian di luar sawah, perlu didorong dan disosialisasikan secara masif melalui media sosial. Di sisi lain, penyaluran pupuk bersubsidi ditegaskan hanya bagi petani dengan kepemilikan lahan maksimal dua hektare. Proses verifikasi data dapat berkoordinasi dengan Bappeda, khususnya terkait data masyarakat miskin. Kolaborasi antara Brigade Infanteri (Brigif) dan Brigade Pangan juga diusulkan dalam pemanfaatan lahan, terutama lahan terlantar, guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Rapat menekankan pentingnya komitmen dan dukungan kepala daerah hingga kepala desa dalam menyukseskan program Swasembada Pangan. Diharapkan keberhasilan program ini dapat menyamai capaian program strategis lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Merah Putih. Melalui koordinasi yang solid antara BRMP Riau dan Dinas PTPH, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Riau.